Sunday, June 16, 2013

Aceh Sekarang Di Pimpin Preman

Dr. Husaini Hasan (MP GAM) : Aceh Sekarang Di Pimpin Preman, Hukum Di Aceh Sudah Di Kuasai Oleh KPA/PA, Dan Wali Neugara Aceh Yang Sebenarnya Itu Bukan Malik Mahmud

* Wali Neugara Aceh Adalah Sebutan Aslinya, Bukan Wali Nanggroe, Kemudian Yang Sebenarnya Di Tunjuk Oleh Hasan Tiro Untuk Menggantikannya Adalah Tgk. Ilyas Leube Bukan Malik Mahmud

Jakarta - Mantan Menteri Pendidikan GAM/ ASNLF dan MP GAM Dr. Husaini Hasan Tampil di Acara Nama & Peristiwa TV One Tadi sore jam 16.00 WIB. Dr. Husaini Hasan mengungkapkan Bahwa Aceh sekarang itu sudah terkontaminasi oleh politik kekuasaan Kelompok dan hanya lingkungan sekitar mereka saja, jadi tidak ada persatuan seperti masa perjuangan GAM Dulu,

Juga beliau menyatakan Ada Beberapa Kasus Yang Sampai Detik Ini Belum Di Tangani Karena Pihak Penegak Hukum Di Aceh Takut Untuk Mengusutnya Yaitu :

1. Kasus Penembakan Tokoh Aceh ( Mantan Rektor IAIN Ar Raniry Safwan Idris, Mantan Rektor Unsyiah Dayan Dawood, Brigjen HT Johan, mantan Wagub Aceh, Dll)

2. Pemukulan Khatib Jumat Di Pidie dan Kasus lainnya

Ada beberapa solusi yang di sampaikan Dr. Husaini Hasan untuk mengatasi konflik internal KPA/PA/ ASNLF dan Kisruh Bendera dan Lambang Aceh :

1. Satukan Kembali Semua Tokoh GAM dulu, Jadi tidak ada lagi perbedaan yang muncul akibat ketidak adilan antara sesama Pejuang GAM, Yaitu Dengan Mengumpulkan Kembali Semua Tokoh dan Mantan Pejuang GAM Untuk Duduk bersama kembali demi menata Aceh yang lebih baik kedepan

2. Jangan Libatkan GAM Cantoi (Anak Muda) dan Tokoh Baru Di KPA / PA, Karena Mereka Generasi Muda dan Tidak Tahu Sejaran dan Bukan Pejuang GAM Dulu.

2. Bendera GAM itu tidak layak di jadikan Bendera Aceh Di Bawah NKRI, dan akibat yang di timbulkan dari penunjukan bendera tersebut melanggar Sumpah GAM Tahun 1976. Jadi sebaiknya Di Usulkan Bendera yang lain yang sesua dengan Aceh Sekarang, karena Di bawah NKRI.

Di akhir dialog di TV One, MP GAM Tersebut ingin Penyelesaian Masalah Di Aceh agar di selelesaikan segera dan tidak berlarut-larut, dan Hukum Di Aceh Harus lebih berani menindak yang salah tanpa ada intimidasi dan rekayasa hukum, karena Rakyat Aceh sudah lelah dengan konflik, Konflik Bersenjata, Politik, dan Ekonomi yang kian tidak menentu.