Ketua 14 Partai Di Aceh Jaya : KIP Aceh Jaya Pengecut & Tidak Berani Menegur Partai Aceh Walaupun Secara Terang-terangan Langgar Peraturan

Foto : Partai Aceh langgar kesepakatan, 14 partai boikot pawai Pemilu di Aceh Jaya

ACEH JAYA - Partai Aceh dinilai telah melanggar kesepakatan dalam pelaksanaan pawai Pemilu di Aceh Jaya, Sabtu (15/3). Pasalnya kesepakatan awal setiap partai hanya dibolehkan membawa maksimal lima mobil dan lima becak, sementara Partai Aceh membawa sekitar 50 unit mobil.

Akibatnya, sebanyak 14 partai peserta Pemilu lainnya di Aceh Jaya menolak ikut pawai. Bukan hanya itu mereka menunjukkan sikap tegas dengan tidak mau menandatangani Pemilu Damai.

Ketua Partai Nasdem Aceh Jaya Dra.Hj. Mutia Anzib dan Muhammad Adi Hanafiah Caleg dari Partai Nasional Aceh (PNA) mengatakan pelaksanaan Pawai Pemilu Damai di Aceh Jaya tidak sesuai kesepa katan yang dibuat oleh Muspida, Ketua KIP dan Panwaslu pada beberapa pekan lalu.

“Partai Aceh sudah melanggar aturan yang sudah disepakati bersama yaitu setiap partai hanya boleh menggunakan lima unit mobil dan lima unit becak, akan tetapi dalam pelaksanaannya PA menggunakan sekitar 50 unit mobil,” kata Mutia Anzib.
Hal ini diperkuat oleh Muhammad Adi Hanafiah, sebagai bentuk protes terhadap inkonsisten salah satu peserta Pemilu mereka tidak mau menandatangani pemilu damai.

“Kip, Panwaslu dan Muspida Aceh Jaya sangat lemah,” katanya.

Lebih jauh kata dia bila ini tidak ditindak lanjuti oleh penyelenggara Pemilu dia mengkhawatirkanPemilu di Aceh Jaya tidak akan berlangsung dengan baik.

Pantauan AJNN di lapaangan, pawai dimulai dari depan kantor Bupati Aceh Jaya. Kemudian menuju Keude Krueng Sabee terus Kota Calang dan finish di kantor KIP Aceh Jaya. Meski 14 partai tak mau ikut pawai namun Partai Aceh tetap melaksanakan pawai. Pawai tersebut tetap diikuti oleh unsur Muspida. Sementara itu 14 partai yang menolak akhirnya memilih berputar arah.

Mutia Anzib dihubungi AJNN mengatakan sangat menyesali kejadian tersebut. Menurutnya KIP tidak tegas. “Semua menyaksikan, Muspida, KIP, Panwaslu tetapi mengapa ini dibiarkan,” katanya.

Ketua KIP Helmi Syahrizal, yang dihubungi AJNN mengatakan pihaknya sulit untuk menangani massa dari Partai Aceh.

“Itu massa Partai Aceh tidak boleh dibendung,” katanya singkat