JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama mengaku tidak tersindir dengan ucapan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa kemacetan merupakan urusan
kepala daerah masing-masing. Menurutnya, SBY sudah lama mengomentari
soal kemacetan Jakarta.
"Enggaklah. Pak SBY kan sudah mulai ngomong ini dari zamannya Pak Fauzi Bowo. Enggak nyindir menurut saya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Basuki
menjelaskan, SBY telah menugaskan Gubernur Jokowi dan dirinya untuk
menyelesaikan pekerjaan rumah lama yang belum terselesaikan, yaitu
kemacetan. Selain itu, Wakil Presiden Boediono juga selalu mendukung
langkah Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan.
Basuki sebelumnya
juga mendukung kebijakan mobil murah yang dikeluarkan oleh pemerintahan
SBY. Pada saat Pemprov DKI sedang menyiapkan pengadaan sejumlah
transportasi massal pada akhir 2013 dan awal 2014 untuk mengurai
kemacetan Jakarta, PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah
atau low cost green car (LCGC) malah keluar.
Dengan
peraturan tersebut, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan mobil
yang mengonsumsi bahan bakar setidaknya 20 kilometer per liter
dipasarkan jauh lebih murah dengan perkiraan harga mencapai Rp 100 juta
saja.
Basuki melihat kebijakan pemerintah pusat lainnya tentang
transportasi dan antisipasi kemacetan Ibu Kota mendukung kebijakan
Pemprov DKI. "Buat ERP, pemerintah kasih PP, termasuk kereta api jalan
layang, mereka bantu dan penambahan gerbong kereta api juga mereka
bantu," kata Basuki.
Sebelumnya, SBY mengatakan, seharusnya
kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY
dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal
kemacetan di Jakarta yang cukup parah.
"Yang harus jelaskan
gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak,
konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan
kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," ujar
SBY.
No comments:
Post a Comment